SYIRKAH DAN HUKUM-HUKUMNYA

oleh : Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih & Prof.Dr.Shalah ash-Shawi

Syirkah dalam fiqih Islam ada beberapa macam: di antaranya yang kembali
kepada perjanjiannya, dan ada juga yang kembali kepada kepemilikan. Dari
sisi hukumnya menurut syariat, ada yang disepakati boleh, ada juga yang
masih diperselisihkan hukumnya. Di sini kita akan mengulas apa yang
penulis perkirakan amat dibutuhkan oleh seorang usahawan muslim untuk
diketahui hukum-hukumnya:

Definisi Syirkah

Syirkah dalam bahasa Arabnya berarti pencampuran atau interaksi. Bisa juga
artinya membagikan sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum
kebiasaan yang ada.

Sementara dalam terminologi ilmu fiqih, arti syirkah yaitu: Persekutuan
usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Aliansi mengambil hak,
mengisyaratkan apa yang disebut Syirkatul Amlak. Sementara aliansi dalam
beroperasi, mengisyaratkan Syirkatul Uqud (Syirkah Transaksional).

Disyariatkannya Syirkah

Syirkah disyariatkan berdasarkan ijma”/konsensus kaum muslimin. Sandaran
ijma” tersebut adalah beberapa dalil tegas berikut:

Firman Allah: “…tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,
maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu…” (An-Nisa: 12).

Saudara-saudara seibu itu bersekutu atau beraliansi dalam memiliki
sepertiga warisan sebelum dibagi-bagikan kepada yang lain.

Firman Allah: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh
sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah.”
(Al-Anfal: 41).

Harta rampasan perang adalah milik Rasulullah dan kaum muslimin secara
kolektif sebelum dibagi-bagikan. Mereka semua-nya beraliansi dalam
kepemilikan harta tersebut.

Riwayat yang shahih bahwa al-Barra bin Azib dan Zaid bin Arqam keduanya
bersyarikat dalam perniagaan. Mereka membeli barang-barang secara kontan
dan nasi’ah. Berita itu sampai kepada Rasulullah a. Maka beliau
memerintahkan agar menerima barang-barang yang mereka beli dengan kontan dan menolak barang-barang yang mereka beli dengan nasi”ah.

Macam-macam Syirkah

Syirkah itu ada dua macam:

Pertama: Syirkah Hak Milik (Syirkatul Amlak).

Yaitu per-sekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah
satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli, hibah
atau warisan.

Kedua: Syirkah Transaksional (Syirkatul Uqud).

Yakni akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan
keuntungan.

Macam-macam Syirkah Transaksional

Syirkah transaksional menurut mayoritas ulama terbagi menjadi beberapa
bagian berikut:

1. Syirkatul “Inan.

Yakni persekutuan dalam modal, usaha dan keuntungan. Yaitu kerjasama
antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk
membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan
bersama. Jadi modal berasal dari mereka semua, usaha juga dilakukan mereka
bersama, untuk kemudian keuntungan juga dibagi pula bersama. Syirkah
semacam ini berdasarkan ijma” dibolehkan, namun secara rincinya masih ada
yang diperselisihkan.

2. Syirkatul Abdan (syirkah usaha).

Yakni kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan
oleh tubuh mereka, seperti kerjasama sesama dokter di klinik, atau sesama
tukang jahit atau tukang cukur dalam salah satu pekerjaan. Semuanya
dibolehkan. Namun Imam Syafi”ie melarangnya. Dise-but juga dengan Syirkah
Shanai wat Taqabbul.

3. Syirkatul Wujuh.

Yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka
beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun
masing-masing memilik nama baik di tengah masyarakat. Mereka membe-li
sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat
dibagi bersama. Syirkah semacam ini juga diboleh-kan menurut kalangan
Hanafiyah dan Hambaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah dan
Syafi”iyah.

4. Syirkatul Mufawadhah.

Yakni setiap kerjasama di mana masing-masing pihak yang beraliansi
memiliki modal, usaha dan hutang piutang yang sama, dari mulai berjalannya
kerja sama hing-ga akhir. Yakni kerja sama yang mengandung unsur
penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha dan hutang. Kerja sama
ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Syafi”i.
Kemungkinan yang ditolak oleh Imam Syafi”i adalah bentuk aplikasi lain
dari Syirkatul Mufawadhah, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian
untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena
harta atau karena sebab lainnya.

Beberapa Hukum Syirkatul “Inan

Telah dijelaskan sebelumnya dalam definisi syirkah ini, bah-wa artinya
yaitu kerja sama dua pihak atau lebih dengan modal mereka bersama, untuk
berusaha bersama dan membagi keun-tungan bersama. Jadi merupakan
persukutan dalam modal, usaha dan keuntungan.

Hukum Syirkatul “Inan

Syirkah semacam ini dibolehkan berdasarkan ijma”. Kalau-pun ada perbedaan,
hanya dalam beberapa bentuk rincian dan satuannya. Yang telah kami
paparkan tentang disyariatkannya bentuk syirkah secara umum merupakan
dalil disyariatknya Syir-katul “Inan ini secara khusus, karena ia termasuk
dari jenis kerja sama yang disyariatkan.

Rukun-rukun Syirkatul “Inan

Rukun-rukun Syirkatul “Inan ada tiga:

Rukun pertama: Dua transaktor. Keduanya harus memiliki kompetensi, yakni
akil baligh dan mampu membuat pilihan. Boleh saja beraliansi dengan non
muslim dengan catatan pihak non muslim itu tidak boleh mengurus modal
sendirian, karena dikhawatirkan akan memasuki lubang-lubang bisnis yang
diha-ramkan. Kalau segala aktivitas non muslim itu selalu dipantau oleh
pihak muslim, tidak menjadi masalah. Dan persoalannya akan lebih bebas dan
terbuka bila beraliansi dengan sesama muslim.

Yang patut diingatkan pada kesempatan ini adalah bahwa beraliansi dalam
bisnis dan berinteraksi seringkali melahirkan ke-akraban dan cinta kasih
yang terkadang menyebabkan -dalam aliansi muslim dengan kafir- lemahnya
pemahaman al-Wala (loyalitas) dan al-Bara” (antipati). Hal itu merupakan
salah satu lubang bencana.

Maka seorang muslim terus meninggikan nilai keyakinan-nya dan bekerja agar
andilnya dalam kerja sama itu menjadi pintu dakwah mengajak ke jalan
Allah, dengan kenyataan dirinya seba-gai muslim yang jujur dan amanah
dalam pandangan pihak kafir, demikian juga dengan sikapnya yang selalu
menepati janji dan komitmen bersama.

Rukun kedua: Objek Transaksi. Objek transaksi ini meliputi modal, usaha
dan keuntungan.

Pertama: Modal.

Disyaratkan dalam modal tersebut beberapa hal berikut:

* Harus diketahui. Kalau tidak diketahui jumlahnya, hanya spekulatif,
tidaklah sah. Karena modal itu akan menjadi rujukan ketika aliansi
dibubarkan. Dan hal tidak mungkin dilakukan tanpa mengetahui jumlah modal.

* Hendaknya modal itu riil. Yakni ada pada saat transaksi pembelian.
Karena dengan itulah aliansi ini bisa terlaksana, sehingga eksistensinya
dibutuhkan. Kalau saat transaksi tidak ada, maka transaksi dianggap batal.

* Tidak merupakan hutang pada orang yang kesulitan, demi menghindari
terjadinya riba. Karena dalam hal ini orang yang berhutang bisa tertuduh
menangguhkan pembayaran hutangnya agar bertambah nilainya. Atau orang yang
memberi hutang tertu-duh telah mengorbankan diri menuntut orang yang
berhutang untuk menambah jumlah hutangnya karena telah dikembangkan.

Pencampuran modal dan kesamaan jumlahnya bukan merupakan syarat sahnya
bentuk syirkahini. Akan tetapi garansi terhadap modal yang hangus hanya
bisa dilakukan dalam aliansi ini dengan adanya pencampuran harta secara
hakiki atau secara justifikatif. Caranya, masing-masing melepaskan modal
dari pe-ngelola dan tanggungjawabnya secara pribadi untuk dimasukkan dalam pengelolaan dan tanggung jawab bersama.

Dan tidak disyaratkan bahwa kedua harta tersebut harus sama jenisnya,
sebagaimana yang menjadi pendapat madzhab Hanafiyah dan Hambaliyah.
Misalnya salah satu pihak meng-operasikan modalnya dalam bentuk dolar dan
pihak lain dalam bentuk Rupiah. Ketika hendak dipisahkan, kedua modal itu
dihi-tung dengan dua cara berbeda:

1. Kalau dalam mengelola bisnis mereka menggunakan kedua jenis mata uang
tersebut secara bersamaan, masing-masing membawa pulang uangnya baru
kemudian keuntungan yang ada dibagi dua.

2. Kalau mereka hanya menggunakan satu jenis mata uang dalam beroperasi,
sementara masing-masing modal sudah ditukar dengan mata uang tersebut,
maka dengan dasar itu juga modal mereka telah dipisahkan dan penilaiannya
didasari oleh mata uang tersebut menurut nilai tukarnya pada hari
transaksi.

Kedua: Usaha.

Adapun berhubungan dengan usaha, masing-masing pihak bebas mengoperasikan
modalnya sebagaimana layaknya para pedagang dan menurut kebiasaan yang
berlaku di antara mereka. Kalau orang yang mengelola modal orang saja
bebas mengope-rasikan hartanya, apalagi bisnis patner dalam syirkah ini.
Karena mengelola modal orang lain hanya merupakan syirkahpraktis, bukan
syirkah substansial. Sementara dalam kasus ini yang terjadi adalah syirkah
praktis dan sekaligus substansial secara bersamaan.

Masing-masing pihak yang beraliansi bisa menyerahkan usaha itu kepada yang
lain, namun itu dijadikan syarat pada awal transaksi menurut pendapat
ulama yang paling benar. Karena hak untuk mengoperasikan harta dimiliki
oleh mereka berdua. Namun masing-masing pihak juga bisa mengundurkan diri
dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, lalu menyerahkan
operasionalnya kepada orang tersebut, sesuai dengan kepentingan yang ada.

Ketiga: Keuntungan.

Sehubungan dengan keuntungan itu disyaratkan sebagai berikut:

* Harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak dike-tahui, syirkah
tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang
sudah merata yang membolehkan pem-bagian keuntungan dengan cara tertentu,
hal itu boleh dilakukan.

* Harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosen-tasi tertentu. Kalau
berupa nilai uang tertentu saja, maka syirkah itu tidak sah. Karena ada
kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu
saja, sehingga tidak bisa dibuktikan syirkah dalam keuntungannya.

Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak
disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal. Karena
keuntungan selain juga ditentukan oleh modal, juga ditentukan oleh usaha.
Terkadang salah seorang di antara mereka memiliki keahlian yang lebih dari
yang lain, se-hingga tidak rela bila disamaratakan keuntungan mereka. Itu
adalah pen-dapat yang dipilih oleh Hanafiyah dan Hambaliyah.

Rukun ketiga: Pelafalan akad/perjanjian. Perjanjian dapat terlaksana
dengan adanya indikasi ke arah itu menurut kebiasaan, melalui ucapan dan
tindakan, berdasarkan kaidah yang ada bahwa yang dijadikan ukuran adalah
pengertian dan hakikat sebenarnya, bukan sekedar ucapan dan bentuk
lahiriyahnya saja.

Berakhirnya Syirkah ini

Asal daripada syirkah ini adalah bentuk kerja sama usaha yang dibolehkan
(bukan lazim). Masing-masing daripada pihak yang bersekutu boleh
membatalkan perjanjian kapan saja dia kehendaki. Namun kalangan Malikiyah
berbeda pendapat dalam hal itu. Mereka menyatakan bahwa kerja sama itu
terlaksana dengan semata-mata adanya perjanjian. Kalau salah seorang ingin
memberhentikan kerja sama tersebut, tidak begitu saja dapat dipenuhi. Dan
bila ia ingin mengambil kembali hartanya maka hal itu harus diputuskan
oleh hakim. Kalau hakim melihat sudah selayaknya dijual sahamnya, segera
dijual. Bila tidak, maka ditunggu saat yang tepat untuk menjualnya.

Pendapat yang benar menurut kami adalah syirkah itu terlaksana dengan
berjalannya usaha, dan itu terus berlangsung hingga modalnya selesai
diputar. Yakni setelah modal tersebut diputar dan kembali menjadi uang
kontan. Agar dapat mencegah bahaya terhadap pihak lain atas terjadinya
keputusan mendadak setelah usaha baru dimulai.

Dan satu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa dasar dari syirkah ini
menurut para ulama fiqih adalah penjaminan dan amanah. Masing-masing dari
pihak yang beraliansi menjadi pen-jamin atau wakil, sekaligus yang
mewakilkan kepada yang lain. Ia dapat beroperasi dalam apa yang menjadi
haknya menurut hukum asal, dan juga dalam apa yang menjadi hak pihak lain
dengan status sebagai wakil. Sementara sudah dimaklumi bahwa wikalah atau
penjaminan adalah perjanjian yang juga dibolehkan ber-dasarkan kesepakatan
ulama. Oleh sebab itu, seseorang tidak boleh memaksa pihak lain untuk
menuruti apa yang menjadi kei-nginannya di bawah intimidasi. Demikian juga
hukum asal dari sistem syirkah ini, karena syirkah ini juga harus
menggunakan penjaminan agar bisa berjalan, dan juga membutuhkan
spon-sorship agar bisa bertahan. Wikalah atau penjaminan menjadi syarat
dalam sistem perniagaan ini, untuk memulainya dan agar tetap bertahan.
Kalau penjaminan itu terputus dengan pemba-talan dari salah satu pihak,
maka hak-hak kepemilikan bagi masing-masing pihak untuk mengoperasikan
modal pihak lain juga hilang.

Inilah hukum asalnya. Dan itulah yang menjadi konsekuensi dari berbagai
kaidah umum yang kalangan Malikiyah sendiri juga tidak membantahnya,
sehingga pendapat mereka yang menya-takan bahwa syirkah itu berlangsung
hanya dengan sekedar adanya transaksi saja menjadi perlu dicermati dan
dipertanyakan.

Hanya saja terkadang kita mendapatkan di hadapan kita berbagai pelajaran
praktis yang mendorong kita untuk kembali meneliti persoalan ini, dan
memberikan pertimbangan dan sudut pandang terhadap pendapat Malikiyah.
Dimisalkan syirkah itu telah dimulai. Masing-masing anggotanya telah mulai
mempersiap-kan dan mengatur segala sesuatunya. Modal telah mulai
dilun-curkan untuk membeli berbagai bahan dan kebutuhan dagang. Dan pada
umumnya, untuk memulai usaha itu membutuhkan kerja keras, banyak
tanggungan dan biaya yang besar sekali. Tiba-tiba salah seorang pihak yang
bekerja sama secara mengejutkan menganggap bahwa pasangannya itu dengan
menghanguskan modal dalam sekejap dan menuntut untuk berhenti dalam usaha
tersebut dan meminta ganti rugi serta menerima kembali mo-dalnya dan
mengundurkan diri dari syirkah. Dan perbuatannya itu bagi pasangannya
bisnisnya adalah tindakan yang melumpuhkan bahkan menghancurkannya.

Bagaimana sikap fiqih Islam terhadap kondisi semacam ini? Di sini fiqih
Malikiyah menunjukkan satu sinyal terang yang dapat menerangi jalan, namun
tetap korektif dan lentur.

Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa kerja sama itu harus berlangsung
dengan sekedar adanya perjanjian. Ganti rugi modal itu persoalannya
dikembalikan kepada hakim, dikiyaskan dengan hutang. Namun mereka tidak
menyatakan bahwa hutang bisa berlaku hanya dengan adanya perjanjian, namun
dengan mulainya usaha yang merupakan sebab yang diperkirakan akan
berbahaya bagi perjanjian. Hal itu seharusnya diberlakukan juga pada
[I>syirkah. Wallahu a”lam.

Syirkah berakhir dengan kematian salah satu pihak yang beraliansi, atau
karena gila, karena idiot dan sejenisnya.

Apakah Syirkah itu Batal dengan Habisnya Modal Salah Satu Pihak?

Apabila modal salah satu pihak yang beraliansi dagang habis sebelum
dicampurkan, secara hukum atau nyata, syirkah dengan sendirinya batal.
Namun kalau modal itu habis setelah itu, itu sebagai akibat yang harus
diterima oleh syirkah, sehingga tidak langsung terhenti karena sebab itu.
Syirkah mereka tetap berjalan sebagaimana adanya.

Bagaimana Cara Memfungsikan Syirkah Agar Dapat Meng-gantikan Posisi
Pengembangan Modal Berbasis Riba?

Dunia syirkah adalah dunia yang luas merambati seluruh penjuru ufuk,
seluruh penjuru dunia. Bentuk dan formatnya bisa bermacam-macam. Sektor
dan pola yang tersentuh bentuk usaha ini juga bercorak-ragam. Kalau metode
pengelolaan dana ini dilirik oleh pengelola dana muslim, berarti ia telah
menggerakkan diri-nya menuju lembah yang subur, sumber air yang kaya yang
tidak habis airnya, tidak pernah berhenti memberikan karunianya. Ia bisa
menciduk keuntungan darinya sesuka hati dalam naungan metodologi rabbani,
dalam bingkai ajaran syariat dan memulainya dari niat yang suci, untuk
meraih tujuan dan target yang mulia.

Kita akan mengulas berbagai format kerja sama ini sebagai contoh saja,
bukan secara menyeluruh. Dan kesempatan masih terbuka bagi yang ingin
menciptakan format-format lain, selama berada dalam rambu-rambu ajaran
syariat dan kaidah-kaidahnya yang menyeluruh.

Syirkah Simultan

Yakni dengan melayangkan modal para pengelola modal muslim ke dalam sebuah
musyarakah yang simultan pada ber-bagai proyek yang sudah berdiri atau
proyek-proyek yang sedang dalam perencanaan. Kerja sama mereka tersebut
terlaksana de-ngan bersama-sama menanggung untung ruginya acara sama.

Musyarakah dengan Kriteria Khusus

Yakni dengan mengarahkan para investor untuk bekerja sama dalam mendanai
satu proyek tertentu, seperti mengimpor sejumlah komoditi tertentu, atau
untuk menyelesaikan proyek pemborongan, kemudian hasilnya dibagi-bagikan,
untung atau pun rugi.

Musyarakah Non Permanen

Yakni semacam syirkah di mana salah seorang yang terlibat di dalamnya
memberikan hak kepada pihak lain untuk menem-pati posisinya dalam
kepemilikan secara langsung atau secara bertahap sesuai dengan
persyarakatan yang disepekati dan sesuai dengan karakter usahanya. Yakni
dengan cara penyusunan kon-sep yang menyisihkan sebagian devisa yang
dihasilkan menjadi semacam cicilan untuk menutupi nilai konstribusi pihak
yang menyerahkan haknya.

Bentuk syirkah semacam ini diminati oleh kalangan penge-lola yang tidak
menginginkan berkesinambungannya peran serta pemberi modal terhadap
mereka. Mereka berharap bahwa pada akhirnya kepemilikan proyek-proyek itu
pada akhirnya kembali kepada mereka yang biasanya proyek-proyek itu memang
tidak memiliki potensi untuk dicampurtangani, seperti mobil, atau sebagian
sub produksi dalam berbagai pabrik, perum dan lain sebagainya.

Sebagian perusahan misalnya, ingin menambahkan pada salah satu usahanya
sebuah produksi lengkap satu komoditi ko-mersial tertentu. Maka seorang
investor bisa saja mengadakan negoisasi untuk bekerjasama dalam mendanai
sub produksi ba-rang tersebut, mengatur produksi dan berbagai biaya khusus
pada sub produksi barang tersebut secara terpisah. Kemudian baru
mengadakan negoisasi pembagian keuntungan, dengan menyisih-kan sebagian
pemasukan sebagai cadangan menutupi biaya proyek tersebut. Dengan
demikian, syirkah itu dapat memiliki sub produksi tersebut pada akhirnya.

Dalam sebuah Muktamar Ekonomi Islam di Dubai tahun 1399 H./ 1976 M., para
peserta muktamar membahas bentuk jual beli semacam ini. Akhirnya mereka
memutuskan bahwa bentuk perjanjian usaha yang berakhir dengan penetapan
kepemilikan ini terbentuk menjadi salah satu dari gambaran berikut:

Gambaran pertama:

Pihak investor dengan pengelola bersepakat untuk menetapkan jumlah jatah
masing-masing ber-kaitan dengan saham dan syarat-syaratnya. Lalu
saham-saham investor dijual kepada pengelola setelah syirkah berakhir
dengan perjanijian baru, dimana si investor berhak menjual sahamnya kepada
si pengelola sebagai patner usahanya, atau kepada orang lain. Demikian
juga yang berlaku bagi seorang penanam saham terhadap bank yang mengelola
modalnya. Ia berhak menjual sa-hamnya itu kepada bank sebagai patner
usahanya atau kepada pihak lain.

Gambaran kedua:

Hendaknya investor dengan pengelo-lanya bersepakat dalam syirkah itu untuk
pendanaan penuh atau sebagian sebagai biaya pelaksanaan proyek yang
memiliki pros-pek keuntungan. Yakni berdasarkan kesepakatan bank dengan
penanam saham lain, di mana pihak bank memperoleh prosentase keuntungan
bersih yang berbukti secara riil, di samping haknya untuk tetap menyimpan
sisa dana dari yang telah dikeluarkan, yakni jumlah khusus yang telah
disepakati untuk disisihkan (dana tertahan) untuk menutupi kekurangan
pendanaan bank yang dilakukan oleh pihak bank.

Gambaran ketiga:

Ditentukan bagian bagi pihak investor dan pengelola serta penanam saham
lain dalam satu cara pem-bagian saham yang dapat menggambarkan total harga
barang penjualan sebagai objek syirkah Masing-masing pihak mendapat-kan
jatah keuntungan dari keuntungan yang pasti. Pihak penanam modal bisa
membeli sejumlah saham yang masih dikuasai bank tersebut setiap tahunnya,
sehingga saham-saham yang masih di tangan bank itu berkurang sedikit demi
sedikit, dan pada akhir-nya pihak penanam modal itu dapat memiliki seluruh
saham yang ada dan menjadi pemilik tunggal dari syirkah tersebut.

Gambaran pertama jelas dibolehkan berdasarkan kesepa-katan para ulama.
Karena perjanjian usaha ini mengandung dua akar yang terpisah yang
masing-masing secara terpisah hukum-nya dibolehkan. Sedangkan keduanya
adalah perjanjian syirkah dan perjanjian jual beli, sehingga tidak
diharamkan dan tidak ada hal yang diragukan. Demikian juga dengan gambaran
ketiga yang tidak berbeda dengan gambaran pertama, hanya penjualannya saja
yang dilakukan secara bertahap, sementara dalam gambaran pertama dilakukan
secara langsung satu kali saja. Namun kedua-nya tidak diragukan
kehalalannya, selama penjualan itu dila-kukan setelah selesainya syirkah
dengan perjanjian terpisah.

Adapun gambaran kedua, masih diselimuti beberapa keran-cuan. Karena pihak
bank telah bekerja sama semenjak pertama dengan persyaratan modal itu akan
kembali kepadanya dengan prosentase tertentu dari keuntungan proyek.

Yang menyebabkan terjadinya kerancuan tergabungnya dua halsyirkah dan jual
beli dalam satu perjanjian. Kita tidak menga-takan secara pasti bahwa itu
termasuk riba. Karena kalau modal itu hangus, berarti menjadi kerugian
bersama, bukan menjadi tanggung jawab pengelola saja. Inilah yang
membedakan secara signifikan antara perjanjian usaha ini dengan peminjaman
yang menjadi tanggung jawab peminjam saja. Demikian pula halnya ketika
terjadi kerugian, kerugian itu ditanggung secara bersama.

Di antara hal yang membedakan perjanjian usaha dengan riba secara
signifkan pula adalah bahwa permintaan investor untuk meminta kembali
modal yang telah diberikannya, tergantung pada keberhasilan proyek dan
keuntungan yang didapatkan. Kalau ke-untungan itu tidak terbukti, si
investor tidak bisa mengambil ke-untungan sedikitpun. Hal itu tidak
berpengaruh pada perjanjian usaha syirkah yang dilaksanakan di antara
kedua belah pihak. Jatah bank tetap ada dalam bentuk saham. Dan
pemasukannya juga tetap dalam bentuk jumlah tertentu dari keuntungan.

Hanya saja kerancuan tersebut tetap terlihat kental melalui
pencampuradukkan antara dua perjanjian tersebut, demikian juga
keikutsertaan bank dari semenjak awal dengan persyaratan akan mengambil
kembali modalnya secara utuh ditambah prosentase keuntungan. Oleh sebab
itu demi menjaga kehormatan dasar dan menghindari syubhat agar kedua
bentuk usaha itu dipisahkan saja, yakni bahwa persoalan jual beli itu
diserahkan kepada hak pilih kedua belah pihak.

Hukum-hukum Syirkatul Abdan (Usaha)

Yakni kerjasama dua pihak atau lebih dalam hasil kerja tangan mereka.

Seperti kesepakatan para pemilik usaha dan kerajinan untuk menerima
pekerjaan dan berserikat dalam hasilnya. Di antara contohnya misalnya
kesepakatan beberapa orang tenaga medis untuk mendirikan poliklinik dan
menerima perawatan orang-orang sakit. Masing-masing bekerja sesuai dengan
spesialisasinya. Kemudian akhirnya mereka membagi keuntungan bersama. Atau
kesepakatan sekelompok mekanik untuk mengerjakan satu pro-yek perbaikan
mobil, masing-masing bekerja sesuai dengan ketrampilannya, baru kemudian
mereka membagi keuntungan bersama.

Syirkah ini dinamakan juga syirkah shana’i, syirkah taqabbul dan syirkah
‘amal.

Disyariatkannya Syirkatul Abdan

Para Ahli Fiqih berbeda pendapat tentang disyariatkannya syirkah semacam
ini: “Mayoritas ulama membolehkannya, yakni dari kalangan Hanafiyah,
Malikiyah, dan Hambaliyah, Se-dangkan Imam Syafi’i melarangnya.

Alasan pendapat mayoritas ulama adalah sebagai berikut: Riwayat Abu
Ubaidah Ibnu Abdillah, dari ayahnya Abdullah bin Mas”ud diriwayatkan bahwa
ia menceritakan, “Saya dan Sa’ad serta Ammar melakukan kerja sama pada
hari Badar. Namun saya dan Ammar tidak memperoleh apa-apa, sementara Sa’ad
mem-peroleh dua orang tawanan.”

Nabi membenarkan apa yang mereka lakukan. Imam Ahmad berkata, “Nabi
sendiri yang mengesahkan kerja sama/ syirkah yang mereka lakukan. “

Alasan yang diambil oleh Imam Syafi”i adalah bahwa syirkah itu dilakukan
tanpa modal harta sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni
keuntungan. Karena syirkah dalam keuntungan itu dibangun di atas syirkah
dalam modal. Sementara modal di sini tidak ada, maka syirkah ini tidak
sah.

Namun alasan Syafi”i di sini dibantah dengan alasan lain, bahwa tujuan
dari syirkah adalah memperoleh keuntungan dengan syirkah tersebut. Tidak
hanya didasari dengan modal harta, namun juga dibolehkan dengan modal
kerja saja, seperti dalam sistem penanaman saham. Bisa juga dilakukan
dengan sistem penja-minan. Yakni masing-masing menjadi penjamin bagi yang
lain untuk menerima usaha pasangan bisnisnya seperti menerima usa-hanya
sendiri. Masing-masing menjadi penjamin dalam setengah usaha dari
penjaminan pihak lain, dan setengah usaha lain dari hak asli yang
dimiliki. Sehingga terealisasilah syirkah dari keun-tungan yang dihasilkan
dari usaha tersebut.

Rukun-rukun Syirkah Usaha

Ada tiga rukun yang dimiliki oleh Syirkah Abdan, sebagaimana syirkah jenis
lain: Dua transaktor, masing-masing harus memiliki kompetensi
beraktivitas. Objek transaksi, yakni usaha dan keuntungan. Pelafalan
akad/perjanjian. Yakni indika-tor terhadap adanya keridhaan masing-masing
pihak terhadap perjanjian, dengan serah terima.

Demikianlah, telah dijelaskan banyak hukum-hukum ten-tang rukun-rukun ini
ketika kita membahas Syirkatul “Inan. Karena kesemuanya adalah hukum-hukum
umum, sehingga tidak perlu dibahas ulang dalam kesempatan ini. Kita akan
mengulas kembali objek transaksi, karena ada sebagian hukum khusus
berkaitan dengan syirkah ini.

Pertama: Usaha.

Para ulama berbeda pendapat tentang ditetapkannya kesa-tuan usaha sebagai
syarat sahnya kerja sama ini. Kalangan Hana-fiyah dan Hambaliyah dalam
salah satu riwayat pendapat mereka berpendapat bahwa kesatuan usaha itu
tidak disyariatkan. Karena tujuan dari syirkah tersebut adalah memperoleh
keuntungan. Tak ada bedanya antara keuntungan dari satu jenis usaha atau
dari beberapa jenis usaha. Tidak ada alasan sama sekali untuk mene-tapkan
kesatuan usaha sebagai syarat sahnya syirkahini.

Berbeda halnya dengan kalangan Malikiyah dan juga kalangan Hambaliyah
dalam riwayat lain. Mereka menyatakan disyariatkannya kesatuan usaha
sebagai syarat sahnya syirkahini. Karena konsekuensi syirkah ini adalah
bahwa usaha yang diterima oleh masing-masing pihak juga ditekankan kepada
yang lain. Kalau usaha yang dilakukan berbeda, hal itu tidak mungkin
terjadi. Karena bagaimana mungkin seseorang akan melakukan usaha yang dia
sendiri tidak mampu melakukannya atau tidak terampil mengerjakannya?

Dan dalil terakhir ini dibantah bahwa komitmen seseorang atas suatu usaha
tertentu tidak mesti dia melakukannya langsung, bisa saja dia mengupah
orang, atau ada orang yang membantunya tanpa upah. Dan di antara hal yang
memperjelas lemahnya pen-syaratan ini adalah bila seandainya salah satu
dari keduanya ber-kata, “Saya menerima saja dan engkau yang bekerja,” maka
syirkah ini sah padahal kerja masing-masing itu berbeda.

Kedua: Keuntungan.

Keuntungan dalam syirkah ini adalah berdasarkan kesepa-katan semua pihak
yang beraliansi, dengan cara disamaratakan atau ada pihak yang dilebihkan.
Karena usahalah yang berhak mendapatkan keuntungan. Sementara perbedaan
usaha dalam syirkah ini dibolehkan. Maka juga dibolehkan juga adanya
per-bedaan jumlah keuntungan.

Berdasarkan hal ini, kalau mereka pempersyaratkan usaha dibagi dua (1-1)
dan keuntungannya 1-2, boleh-boleh saja. Karena modal itu adalah usaha dan
keuntungan adalah modal. Usaha bisa dihargai dengan penilaian kualias,
sehingga bisa diperkirakan harganya dengan prediksi kualitasnya, dan itu
tidak diharamkan.

Dasar Kerja Sama dalam Keuntungan Pada Syirkah Ini

Asas kerja sama antar sesama mitra usaha dalam syirkah ini adalah jaminan
atau garansi. Karena setiap usaha yang diterima masing-masing pihak berada
dalam jaminan semua pihak. Ma-sing-masing bisa menuntut dan dituntut oleh
usahanya sendiri. Karena syirkah ini terlaksana hanya dengan adanya
jaminan ini. Tidak ada hal yang berarti yang dapat dijadikan dasar
tegaknya perjanjian kerja sama ini selain jaminan. Seolah-olah syirkah ini
berisi jaminan masing-masing pihak terhadap yang lain dalam komitmen dan
hak yang dimiliki. Kalau mereka bersekutu dalam jaminan, berarti mereka
juga harus berserikat dalam keuntungan. Mereka berhak mendapatkan
keuntungan sebagaimana mereka memukul jaminan secara bersama.

Oleh sebab itu, kalau salah seorang di antara mereka beru-saha sendirian,
maka usaha itu menjadi milik keduanya. Dengan catatan, pihak yang tidak
berusaha bukan karena menolak mela-kukan usaha. Kalau ia menolak berusaha,
maka mitra usahanya berhak membatalkan perjanjian/kerja samanya. Bahkan
sebagian kalangan Hambaliyah berpendapat, bahwa ketika salah seorang di
antara dua pihak yang bermitra usaha itu tidak melakukan usaha tanpa
alasan, maka mitra usahanya berhak untuk mengambil sen-diri keuntungan
dari usahanya tersebut. Karena mereka menja-lankan syirkah usaha dengan
catatan keduanya melakukan usaha bersamaan. Kalau salah di antara mereka
tidak melakukan usaha tanpa alasan, maka berarti dia tidak menunaikan
syarat kerja sama antara mereka berdua, sehingga ia tidak berhak
menda-patkan keuntungan sebagai imbalannya.

Jaminan dalam Syirkah Usaha

Para anggota syirkah ini memiliki satu tanggung jawab. Setiap usaha yang
dilakukan masing-masing, mendapatkan jaminan dari pihak lain.
Masing-masing dituntut untuk melakukan usaha. Dan masing-masing juga
berhak menuntut mitra usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Orang yang
membayar upah misalnya, cukup menyerahkan pembayaran kepada salah satu
dari kedua pihak tersebut. Kalau uang pembayaran tersebut hangus di tangan
salah seorang di antara mereka bukan karena faktor keteledoran, maka
menjadi tanggungjawab mereka berdua sehingga menjadi keuntungan mereka
yang hilang. Karena masing-masing di antara mereka menjadi wakil atau
penjamin bagi pihak lain dalam memegang keuangan atau dalam menuntut
keuntungan. Semen-tara sudah jelas bahwa tangan seorang penjamin adalah
tangan amanah yang hanya bertanggung jawab bila melakukan ketele-doran
atau melampaui batas.

Berakhirnya Syirkah Ini

Syirkah usaha ini berakhir dengan berakhirnya kerjasama dengan berdasarkan
kriterianya secara umum, misalnya dengan pembatalan oleh salah satu
transaktor, atau kematian salah satu dari pihak yang bekerja sama, atau
karena gila, karena sudah ter-cekal akibat bangkrut terlilit hutang,
karena idiot dan sejenisnya.

Dengan kenyataan itu, maka tidaklah logis apa yang dinyatakan oleh
kalangan Malikiyah untuk diterapkan di sini yaitu bahwa dalam usaha dengan
sistem penanaman modal, ben-tuk usaha ini berlangsung dengan mulainya
usaha. Karena syirkah usaha ini berkaitan erat dengan pribadi para pelaku,
sehingga tanpa kehadirannya, tidak bisa dibayangkan bagaimana kerja sama
ini bisa berjalan.

Syirkatul Wujuh

Syirkah wujuh adalah akad yang dilakukan dua pihak atau lebih untuk
membeli sesuatu dengan mempergunakan nama baik mereka secara berhutang.
Bila menghasilkan keuntungan, mereka bagi berdua.

Syirkah jenis ini mengikat dua orang pelaku atau lebih yang tidak memiliki
modal uang. Namun mereka memiliki prestige atau nama baik di tengah
masyarakat sehingga membuka kesempatan buat mereka untuk bisa membeli
secara berhutang. Mereka ber-sepakat untuk membeli barang secara berhutang
dengan tujuan untuk dijual, lalu keuntungannya jual beli itu mereka bagi
ber-sama.

Sebab Disebut Sebagai Syirkatul Wujuh

Syirkah ini disebut dengan syirkah wujuh karena para ang-gotanya tidak
bisa membeli barang dengan hutang bila tidak memiliki prestige (nama baik)
di tengah masyarakat. Para anggota kerja sama ini sama sekali tidak
memiliki modal uang. Namun mereka memiliki koneksi dan prestige yang
menyebabkan mereka berkesempatan baik membeli dengan hutang.
Jah(kehormatan) dan wajh(prestige atau nama baik) artinya sama. Dikatakan
misalnya, si Fulan memiliki nama baik. Artinya, memiliki kehormatan. Oleh
sebab itu Allah berfirman:

“Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat disisi Allah.”
(Al-Ahzab: 69).

Disyariatkannya Syirkah Ini

Para ulama berbeda pendapat tentang disyariatkannya atau tidaknya kerja
sama ini. Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah membolehkannya secara mutlak.
Kalangan Syafi”iyah dan Mali-kiyah melarang sebagian bentuk aplikatifnya,
namun membo-lehkan sebagian bentuk lainnya.

Mereka membolehkan kalau kedua pihak tersebut berse-pakat membeli satu
komoditi yang sama. Mereka melarang apabila masing-masing berhak terhadap
apa yang dibeli oleh mitra bisnis kerja sama mereka dengan nama baiknya
sendiri secara mutlak.

Alasan mereka yang membolehkanya secara mutlak adalah sebagai berikut:
Karena syirkah itu mengandung unsur membeli dengan pembayaran tertunda,
serta untuk memberikan penjaminan kepada pihak lain untuk berjual beli,
dan keduanya dibolehkan. Ka-rena umumnya manusia telah terbiasa melakukan
perjanjian kerja sama usaha tersebut di berbagai tempat tanpa pernah
dibantah oleh ulama manapun.

Dalam Badai”ush Shanai” disebutkan, “Dalil kami adalah bahwa umumnya kaum
muslimin telah terbiasa melakukan kedua jenis usaha tersebut di berbagai
masa tanpa ada ulama yang me-nyalahkannya.”

Kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah telah membantah pendapat mereka yang
melarang syirkah ini dengan alasan tidak adanya modal yang bisa
dikembangkan, dengan ucapan mereka: “Kalau syirkah dengan modal uang
dibolehkan untuk mengembang-kan modal tersebut, maka syirkah dengan usaha
dan nama baik juga disyariatkan dengan tujuan menghasilkan modal uang.
Kebutuhan terhadap modal uang itu lebih besar dari kebutuhan terhadap
pengembangan modal uang yang sudah ada.”

Ini pembahasan yang berkaitan dengan definisi syirkah ini, asal muasal
penamaannya sebagai syirkah wujuh dan disyariat-kannya syirkah ini.

Adapun hukum-hukum lain yang berkaitan dengan kerja sama ini sama dengan
bentuk-bentuk syirkah lainnya, silahkan me-rujuk kepada
pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Syirkatul Mufawadhah

Definisi Syirkatul Mufawadhah

Al-Mufawadhah secara bahasa artinya adalah syirkah dalam segala hal.

Secara terminologis artinya yaitu: Setiap syirkah di mana para anggotanya
memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas dan hutang piutang, dari mulai
berdirinya syirkah hingga akhir. Maka masing-masing menyerahkan kepada
mitranya untuk secara bebas mengoperasikan modalnya, baik ketika ia ada
atau tidak. Sehingga ia dengan bebas pula dapat mengoperasikan berbagai
aktivitas finansial dan aktivitas kerja yang menjadi tuntutan se-mua
bentuk kerja sama, namun dengan syarat, tidak termasuk di dalamnya
usaha-usaha yang fenomenal atau berbagai macam denda.

Definisi Aplikatif

Syirkatul Mufawadhah adalah sebuah syirkah komprehensif yang dalam syirkah
itu semua anggoga sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama,
seperti “inan, abdan dan wujuh. Di mana masing-masing menyerahkan kepada
pihak lain hak untuk mengoperasikan segala aktivitas yang menjadi komitmen
kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa
menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya.

Namun tidak termasuk dalam syirkah ini berbagai hasil sampingan yang
didapatkannya, seperti barang temuan, warisan dan sejenisnya. Dan juga
masing-masing tidak menanggung ber-bagai bentuk denda, seperti mengganti
barang yang dirampas, ganti rugi syirkah , mengganti barang-barang yang
dirusak dan sejenisnya.

Alasan Penamaan Itu

Para Ahli Fiqih berbeda pendapat tentang alasan mengapa dinamakan syirkah
ini dengan Syirkah Mufawadah.

Ada pendapat bahwa itu diambil dari kata tafwied yang artinya penyerahan.
Karena masing-masing menyerahkan kepada mitranya untuk melakukan
operasional seluruh modal dagang-nya. Ada juga yang berpendapat bahwa itu
diambil dari kata istifadhah yang artinya menyebar. Karena syirkah ini
ditegakkan di atas dasar penyebaran dan ekspos seluruh aktivitas.

Sementara kalangan Hanafiyah menyatakan bahwa arti Mufawadhah adalah
penyamaan. Oleh sebab itu syarat sahnya ker-ja sama ini adalah adanya
kesamaan modal, aktivitas dan hutang piutang. Namun pendapat ini lemah.
Yang tepat adalah yang pertama.

Disyariatkannya Syirkah Ini

Para ulama kembali berbeda pendapat tentang hukum syirkah ini: Kalangan
Hanafiyah, Malikiyah dan Hamba-liyah membolehkannya. Sedangkan Imam
Syafi’i 5 mela-rangnya.

Alasan pendapat mayoritas ulama adalah sebagai berikut:

* Karena syirkah ini menggabungkan beberapa macam bentuk syirkah yang
masing-masing dari syirkah itu dibolehkan secara terpisah, maka demikian
pula hukumnya bila dikombi-nasikan.

* Karena masyarakat di berbagai tempat dan masa telah terbiasa melakukan
bentuk syirkah semacam ini tanpa ada pula ulama yang menyalahkannya.

Sementara alasan Imam Syafi’i melarangnya adalah sebagai berikut: Karena
syirkah ini sebentuk perjanjian usaha yang me-ngandung penjaminan terhadap
jenis hal yang tidak diketahui, dan juga jaminan terhadap sesuatu yang
tidak diketahui. Keduanya sama-sama rusak secara terpisah, apalagi bila
digabungkan.

Dalil yang dikemukakan Imam Syafi”i ini dibantah bahwa hal yang tidak
diketahui itu dimaafkan karena timbul sebagai konsekuensi. Sebuah
aktivitas terkadang sah bila merupakan konsekuensi, tetapi tidak sah bila
merupakan tujuan, seperti hal-nya syirkah “inan dan penanam modal.
Masing-masing syirkah itu juga mengandung unsur penjaminan terhadap dalam
pembelian sesuatu yang tidak diketahui, namun keduanya dibolehkan
ber-dasarkan kesepakatan para ulama.

Syarat-syarat Syirkah Mufawadhah

Kalangan Hambaliyah menetapkan syarat sahnya syirkah ini bahwa tidak boleh
dimasukkan ke dalamnya berbagai hasil sam-pingan dan denda-denda. Kalau
keduanya dimasukkan dalam perjanjian, syirkah itu batal, karena ada unsur
manipulasi. Karena masing-masing akan menanggung kewajiban yang lain. Bisa
jadi ia akan menanggung sesuatu yang tidak mampu ia lakukan, apa-lagi itu
merupakan perjanjian yang tidak ada contoh yang menye-rupainya dalam
ajaran syariat.

Sementara kalangan Hanafiyah memberikan syarat bagi sahnya syirkah ini
sebagai berikut:

1. Kesamaan modal, aktivitas dan keuntungan. Maka harus dibuktikan dahulu
kesamaan dai awal sampai akhir dalam beberapa hal tersebut. Karena menurut
mereka al-Mufawadhah itu sendiri artinya adalah penyamaan. Kalau kesamaan
itu tidak di-miliki salah satu pihak, maka syirkah itu batal.

2. Keumuman dalam syirkah Yakni diberlakukan dalam semua jenis jual beli.
Jangan sampai salah satu di antara mereka melakukan jual beli yang tidak
dilakukan pihak lain.

3. Agar salah satu pihak yang terlibat tidak memiliki saham dalam syirkah
lain, dan tidak juga ikut dalam perjanjian syirkah lain, karena hal itu
menyebabkan ketidaksamaan.

4. Hendaknya dengan pelafalan mufawadhah. Karena mufa-wadhah mengandung
banyak persyaratan yang hanya bisa diga-bungkan dalam pelafalan itu, atau
dengan cara pengungkapan lain yang bisa mewakilinya. Namun jarang sekali
masyarakat awam yang memahami hal itu.

Demikianlah. Berkurangnya salah satu dari persyaratan ini menyebabkan
syirkah ini berubah menjadi syirkah “inan menurut kalangan Hanafiyah.
Karena syirkah ini memang sudah mengan-dung unsur syirkah “inan bahkan
lebih dari itu. Batalnya syirkah mufawadhah, tidak berarti syirkah itu
batal sebagai syirkah “inan, karena syirkah “inan tidak memerlukan
syarat-syarat tersebut.

Satu hal yang perlu diingat, bahwa kalangan Malikiyah dan Hambaliyah tidak
menganggap kesamaan dalam modal dan keuntungan sebagai syarat syirkah ini.
Mereka membolehkan adanya perbedaan dalam kedua hal itu, sebagaimana
halnya Syir-katul “Inan.

Untung Rugi Dalam Syirkatul Mufawadhah

Para ulama Ahli Fiqih telah bersepakat bahwa kerugian dalam Syirkah
Mufawadhah dan dalam seluruh jenis syirkah lainnya harus diukur dengan
jumlah modal. Artinya, kerugian itu dibagi-bagikan untuk ditanggung
bersama sesuai dengan prosentasi modal yang tergabung dalam syirkah. Namun
mereka berbeda pendapat dalam soal keuntun-gan:

* Kalangan Hambaliyah membolehkan keuntungan itu dibagikan sesuai dengan
persyaratan. Mereka tidak membedakan antara syirkah komprehensif dengan
yang lainnya.

* Kalangan Malikiyah mempersyaratkan agar keuntungan disesuaikan dengan
jumlah modal.

* Sementara kalangan Hanafiyah mengharuskan keuntungan dalam Syirkatul
Mufawadhah untuk disamaratakan, berdasarkan alasan yang telah dijelaskan
sebelumnya bahwa modal, keun-tungan dan yang lainnya adalah rambu-rambu
paling mendasar, dalam syirkah ini dan juga dalam syirkah-syirkah lain,
menurut mereka.

Telah pula dijelaskan sebelumnya bahwa pendapat yang terpilih adalah bahwa
keuntungan itu bisa saja berdasarkan persyaratan. Karena usaha itu adalah
salah satu sebab memper-oleh keuntungan. Ukurannya bisa berbeda-beda,
sehingga harus diukur.

Sumber : Alsofwah.or.id

Wakaf Center