Target Swasembada Sulit Tercapai

Target pemerintah untuk swasembada daging sapi tahun 2014 tampaknya sulit tercapai. Apalagi pelaksanaan program percepatan swasembada daging sapi (P2SDS) yang diusung Departemen Pertanian (Deptan) hingga kini tak menunjukkan hasil yang memuaskan. Pemerintah bahkan dinilai banyak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif dalam pelaksanaan P2SDS ini.

penggemukan sapi potongMenurut peneliti Indonesia Research Strategic Analisys (IRSA), Siti Adiprigandari, untuk bisa mencapai swasembada daging sapi, diperlukan perubahan pola pikir seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). “Peternakan sapi memiliki potensi besar untuk ekonomi nasional. Jadi, orientasinya harus bisnis. Sekarang pemerintah mendorong produksi sapi lokal. Namun, di sisi lain masih mengeluarkan kebijakan impor sapi secara bebas,” kata Siti dalam diskusi bertajuk “Swasembada Daging Sapi 2014” di Jakarta, Rabu (24/6).

Menurut dia, Peraturan Menteri Pertanian (Per-mentan) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging, dan Jeroan dari Luar Negeri justru menunjukkan perubahan pola pikir pemerintah dari ketahanan pangan menjadi liberalisasi pangan. Dengan membuka keran impor daging sebesar-besarnya, peternakan rakyat termasuk industri penggemukan sapi potong akan makin tertekan. Ini karena harus bersaing untuk memperoleh pasar di negeri sendiri.

Berdasarkan penelitian IRSA, industri daging, jeroan, dan daging memiliki keterkaitan dengan 66 industri lainnya. Sedangkan industri daging olahan dan awetan memiliki keterkaitan dengan 54 industri lainnya. Disagregasi data lebih lanjut menunjukkan pola keterkaitan untuk sektor daging, jeroan, dan sejenisnya, memiliki keterkaitan dengan 37 sektor hulu dan 29 sektor hilir. Sedangkan industri daging olahan dan awetan memiliki keterkaitan dengan 37 sektor hulu dan 17 sektor hilir.

Populasi Sapi Meningkat

Apabila kedua sektor tersebut mengalami gangguan atau dalam keadaan ekstrem dihilangkan sama sekali, paling sedikit ada 66 dan 54 sektor lain yang juga akan terganggu secara langsung, baik dalam hal pemasaran produk maupun dalam mendapatkan input,” tutur dia.

Hasil penelitian IRSA juga menyebutkan, industri daging (termasuk jeroan dan sejenisnya) memerlukan masukan sekitar Rp 39,2 triliun dan Rp 1,5 triliun untuk industri daging olahan dan awetan. Meski kontribusi nominal industri sapi potong terhadap PDB nasional tidak besar, namun jika industri sapi potong dalam negeri tidak berfungsi atau hilang, permintaan sebesar Rp 40,7 triliun akan ludes dari perekonomian nasional.

Data Ditjen Peternakan Departemen Pertanian menunjukkan populasi sapi nasional meningkat sejak 2005 dari 10,5 juta ekor meningkat menjadi 10,9 juta ekor pada 2006. Selanjutnya mencapai 11,5 juta ekor pada 2007 dan mencapai 11,9 juta ekor pada 2008. Kinerja tempat pemotongan sapi meningkat tiap tahunnya dari 1,65 juta ekor pada 2005 menjadi 2,02 juta ekor pada 2008. Namun, produksi daging sapi sedikit menurun sejak 2005 dari 358.700 ton menjadi 352.400 ton.

Sementara itu, angka impor sapi bakalan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Selama kurun waktu 2005-2009 meningkat sekitar 25 persen dari 256.000 ton pada 2005 menjadi 453.8000 ton pada 2008. Sedangkan impor daging pada periode 2005-2008 meningkat sebesar 67 persen dari 21.5000 ton pada 2005 menjadi 70.000 ton pada 2008.

Terkait hal ini, peneliti dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Rochadi Tawaf mengatakan, kondisi ini menunjukkan ternak lokal sebenarnya dapat lebih ditingkatkan. Tetapi, pengaruh impor sapi bakalan dan daging telah menekan perkembangannya.

Mencegah Monopoli

Menanggapi hal tersebut, Direktur Budi Daya Ruminansia Ditjen Peternakan Departemen Pertanian Fauzi Luthan mengatakan, Permentan Nomor 20 Tahun 2009 bukan bermaksud membebaskan sebanyak-banyaknya impor daging sapi. Tapi, lebih pada memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengimpor dari negara-negara tertentu di luar Australia dan Selandia Baru. “Kebijakan ini untuk mencegah adanya monopoli kedua negara tersebut,” tutur Fauzi.

Apalagi ketergantungan terhadap impor sapi bakalan maupun daging masih cukup tinggi, yakni di atas 33 persen. Oleh karena itu, untuk mencapai swasembada daging sapi, diperlukan upaya-upaya khusus.

Meski demikian, Fauzi tidak bisa memprediksi seperti apa dampak Permentan tersebut. Ini karena sejauh ini belum ada daging impor asal Brasil, misalnya, yang sudah masuk ke Indonesia. “Tapi kalau Permentan ini nantinya malah bikin runyam, bisa saja dicabut,” tutur dia.

Disebutkan, populasi ternak saat ini berjumlah 11,86 juta ekor yang perkembangan populasinya setiap tahun berkisar antara 1-4 persen selama hampir 10 tahun terakhir. Sedangkan, produksi daging sampai saat ini berjumlah 352.400 ton. Sementara laju peningkatan konsumsi daging sangat jauh melebihi produksi, yaitu selama kurun waktu yang sama peningkatannya 9,5 persen. “Dengan demikian, terindikasi bahwa peningkatan populasi ternak belum dapat mengimbangi laju peningkatan konsumsi daging,” ujar Fauzi.

Sebelumnya, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman, Indonesia sulit mewujudkan swasembada daging dalam waktu 5 tahun ke depan, karena kondisi peternak yang terpuruk setelah krisis ekonomi pada 1997-1998 lalu. Krisis telah memukul peternak sapi skala besar maupun kecil hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Menurut dia, terpuruknya peternak sapi terjadi karena bibit sapi harus diimpor dari Australia, negara yang memiliki reputasi ternak paling sehat dibanding negara lainnya. (Devita)

Sumber : Suara Karya